SANGATTA – Meskipun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kabupaten Layak Anak (KLA) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) disepakati untuk ditarik dan ditahan sementara pembahasannya, kondisi tersebut tidak menyurutkan langkah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kutim dalam memberikan pelayanan dan pemenuhan hak anak.
Berbagai program yang selama ini dijalankan tetap dilanjutkan, termasuk penguatan sejumlah indikator KLA yang berkaitan langsung dengan kehidupan anak. Penarikan Raperda lebih diarahkan pada penyempurnaan regulasi agar nantinya dapat menyesuaikan dengan ketentuan terbaru dari pemerintah pusat.
Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak (PHA) sekaligus Plt Sekretaris DPPPA Kutim, Rita Winarni, mengatakan keberadaan regulasi memang penting sebagai landasan dalam memperkuat pelaksanaan program. Namun, penarikan sementara Raperda tidak berarti kegiatan pemenuhan hak anak di lapangan ikut berhenti.
“Program tetap berjalan. Penarikan ini lebih kepada bagaimana kita menyesuaikan regulasi yang ada, sehingga ketika nanti dibahas kembali, Raperda tersebut sudah sesuai dengan aturan terbaru,” ujarnya saat diwawancarai awak media.
Menurut Rita, DPPPA Kutim masih menunggu perkembangan regulasi di tingkat pusat yang menjadi acuan penyusunan
Raperda KLA. Pihaknya juga melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi, bagian hukum dan kementerian terkait untuk memastikan substansi yang nantinya dituangkan dalam rancangan telah sesuai.
Di sisi lain, DPPPA Kutim terus melakukan penguatan terhadap indikator KLA. Sejumlah aspek menjadi perhatian, mulai dari perlindungan anak, pengasuhan, pendidikan ramah anak, hingga penyediaan informasi yang sesuai dan mudah diakses oleh anak.
Rita menyebut sebagian besar kebutuhan dan indikator tersebut sebenarnya telah masuk dalam rancangan awal Raperda. Karena itu, penyesuaian nantinya lebih diarahkan untuk mengikuti perubahan regulasi sekaligus memperkuat substansi yang masih diperlukan.
“Kami berharap bisa secepatnya dibahas kembali, sehingga ketika penilaian tahun depan dibuka, regulasinya sudah siap,” katanya. (ADV/09)
