SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) terus mendorong pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan hasil pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman, dalam pidatonya pada Rapat Paripurna ke-VIII DPRD Kabupaten Kutai Timur di ruang rapat paripurna DPRD Kutim, Kamis (8/10/2026).
Dalam pidatonya, Bupati menempatkan pemerataan pembangunan sebagai salah satu bagian penting dalam arah pembangunan daerah. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi yang terus didorong pemerintah harus berjalan beriringan dengan upaya memperkecil kesenjangan dan memperluas akses masyarakat terhadap hasil pembangunan.
Gambaran mengenai pemerataan tersebut salah satunya tercermin dari capaian Rasio Gini Kutai Timur yang pada 2025 berada di angka 0,305. Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, Pemkab Kutim menargetkan Rasio Gini berada pada kisaran 0,298 hingga 0,308. Sementara dalam RKPD Tahun 2027, angka tersebut ditargetkan kembali ditekan pada kisaran 0,285 hingga 0,300.
“Target tersebut menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi harus disertai dengan pemerataan,” ujar Bupati.
Ardiansyah menegaskan, pembangunan daerah tidak boleh hanya menghasilkan kemajuan di kawasan tertentu, sementara masyarakat di wilayah lain belum memperoleh manfaat yang sama. Karena itu, kebijakan pembangunan diarahkan agar dapat menjangkau masyarakat hingga ke kecamatan dan desa, termasuk wilayah yang berada jauh dari pusat pemerintahan maupun pusat pertumbuhan ekonomi.
Menurutnya, pemerataan bukan sekadar persoalan membangun fisik, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana masyarakat memperoleh kesempatan yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas hidup. Akses terhadap infrastruktur, pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, hingga peluang ekonomi menjadi bagian yang saling berkaitan dalam mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif.
Dalam konteks tersebut, pemerintah daerah akan terus memperkuat pembangunan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah. Infrastruktur dinilai menjadi salah satu fondasi penting untuk membuka akses masyarakat, memperlancar mobilitas barang dan orang, sekaligus mendukung aktivitas ekonomi di berbagai wilayah Kutai Timur.
Selain itu, peningkatan pelayanan dasar dan pemberdayaan ekonomi masyarakat juga tetap menjadi bagian dari agenda pembangunan. Pemerintah mendorong agar pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Kutai Timur dapat menciptakan manfaat yang lebih luas, termasuk membuka peluang bagi masyarakat untuk berkembang sesuai potensi masing-masing.
Arah pembangunan tersebut sekaligus menjadi upaya Pemkab Kutim menjaga agar pertumbuhan daerah tidak menciptakan kesenjangan baru. Dengan wilayah Kutai Timur yang luas dan karakteristik setiap kecamatan yang berbeda, pemerataan pembangunan membutuhkan perencanaan yang berkelanjutan serta pelaksanaan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah.
Bupati menegaskan, pemerintah akan terus berupaya memastikan pembangunan berjalan secara berimbang. Kemajuan Kutai Timur, kata dia, pada akhirnya harus diukur dari seberapa besar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara luas, baik yang berada di pusat kota maupun di wilayah kecamatan dan desa.
