OPINI- Di tengah tuntutan efisiensi dan pelayanan publik yang cepat serta tepat sasaran, tradisi seremonial di tubuh pemerintahan justru seolah tak pernah surut. Dari peresmian proyek, peluncuran program, hingga rapat-rapat formal, kegiatan seremonial masih menjadi wajah dominan birokrasi kita. Spanduk megah, panggung besar, sambutan panjang, serta dokumentasi berlapis kerap hadir, bahkan untuk agenda yang sejatinya bisa dilakukan secara sederhana.
Tradisi ini bukan sekadar soal kebiasaan, tetapi mencerminkan pola pikir birokrasi yang masih menempatkan simbol dan formalitas di atas substansi. Dalam banyak kasus, seremonial seakan menjadi satu-satunya cara untuk membangun kesan bahwa program atau proyek yang diresmikan adalah buah karya pejabat yang sedang menjabat. Nama, wajah, dan jabatan lebih ditonjolkan ketimbang proses panjang, kerja kolektif aparatur, maupun keberlanjutan program itu sendiri.
Akibatnya, keberhasilan sering dipersonifikasikan pada individu, bukan pada sistem. Sebuah program dinilai “berhasil” karena diresmikan secara meriah, bukan karena manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Bahkan, tidak jarang seremoni dijadikan panggung pencitraan, terutama menjelang momentum politik tertentu. Padahal, pelayanan publik seharusnya berdiri di atas kerja berkelanjutan, bukan sekadar momentum simbolik.
Seremonial memang memiliki fungsi simbolik. Ia dapat menjadi sarana komunikasi publik, penegasan komitmen, dan bentuk pertanggungjawaban pemerintah. Namun ketika porsinya berlebihan, seremonial justru mengaburkan esensi kerja pemerintahan. Energi, waktu, dan anggaran tersedot untuk menata acara, sementara pengawasan dan evaluasi program kerap terabaikan.
Lebih ironis lagi, tradisi seremonial ini diwariskan lintas generasi birokrasi. Pejabat berganti, tetapi pola tetap sama. Ada anggapan tak tertulis bahwa sebuah kegiatan belum sah tanpa kehadiran pejabat, gunting pita, dan sesi foto bersama. Di era digital yang serba cepat, pola pikir semacam ini jelas tertinggal.
Mengikis budaya seremonial bukan berarti meniadakan etika, penghormatan, atau simbol kenegaraan. Yang dibutuhkan adalah keberanian untuk menempatkan seremonial pada porsi yang wajar. Pemerintah perlu menunjukkan bahwa keberhasilan diukur dari dampak nyata, keberlanjutan program, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat—bukan dari seberapa megah acara peresmiannya.
Jika pemerintah ingin benar-benar mendapatkan kepercayaan publik, maka mengurangi seremonial berlebihan bisa menjadi langkah awal yang bermakna. Sebab bagi rakyat, program yang berjalan konsisten jauh lebih penting daripada seremoni yang sesaat.
