SANGATTA – Penguatan lingkungan yang ramah bagi anak terus menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) yang menajdi bagian dari upaya untuk meningkatkan katgori Kabupaten Layak Anak (KLA).
Selain terus melakukan berbagai peguatan baik melalui regulasi maupun kolaborasi dengan berbagai stekholder. Upaya lain yang saat ini terus di tingkatkan yakni melalui sektor pendidikan, upaya tersebut diarahkan pada pengembangan dan pemanfaatan infrastruktur pendidikan, diantaranya, melalui perpustakaan dan pusat informasi yang menyediakan layanan sesuai kebutuhan anak.
Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak (PHA) sekaligus Plt Sekretaris DPPPA Kutim, Rita Winarni, budaya literasi memiliki keterkaitan dengan pemenuhan hak anak, terutama dalam penyediaan informasi yang layak dan mudah diakses.
Menurutnya, kegiatan literasi yang melibatkan anak dan keluarga menjadi salah satu indikator dalam penilaian KLA. Untuk memastikan pemenuhan tersebut, dirinya mengaku, DPPPA Kutim juga berkolaborasi dengan perangkat daerah terkait dalam pengembangan perpustakaan ramah anak.
“Jika terdapat perpustakaan yang membutuhkan pendampingan, DPPPA siap membantu proses pemenuhan standar hingga persiapan audit sesuai indikator yang berlaku,” ujarnya saat diwawancarai awak media.
Dirinya juga menyebut, bahwa saat ini perkembangan pusat literasi (perpustakaan) menunjukkan peningkatan, tidak hanya berpusat di ibu kota kabupaten, namun, sudah merambah di beberapa Kecamatan. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk terus meningkatkan literasi mulai membuahkan hasil.
“Ini menjadi sinyal positif, masyarakat mulai menyadari bahwa literasi merupakan bagian penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kehadiran pusat-pusat literasi di kecamatan juga menunjukkan bahwa akses terhadap bahan bacaan dan ruang belajar semakin terbuka bagi masyarakat,” ujarnya.
Selain literasi, DPPPA Kutim tengah memperkuat indikator sekolah ramah anak. Tim telah melakukan audit mandiri dengan mendatangi sejumlah sekolah untuk melihat secara langsung kondisi satuan pendidikan termasuk melihat apakah indikator yang di tetapkan sudah terpenuhi.
“Kalau ada penilaian dari kementerian, kami sudah siap,” ujar Rita. (ADV/09)
